Buku ini berisi peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Buku ini terdiri dari enam bab pembahasan, yaitu tentang : Pengertian Undang-undang dasar; Sifat Undang-Undang Dasar yang pernah dan sedang berlaku di Negara RI; Sikap MAjelis Peermusyawaratan Rakyat terhadap Pelaksanaan Undang-0Undang Dasar Negara RI; DPRRI menyetujui Rancangan undang-Undang Tentang Referendum nejadi Undang-Undang' Undang-Undang tentang Referendum memperkuat kedudukan Panca…
Buku ini diberi judul "DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA DALAM KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI". Buku ini membahas beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang dan sengketa Pemilukada. Dari sekian banyak putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian UU maupun sengketa Pemilukada, penulis ingin mengkaji beberapa diantaranya karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penul…
Bahan Pustaka ini mencakup : Bab 1 Pengertian Dan perkembangan Hukum Perburuhan Bab 2 Hubungan Kerja Bab 3 Pemutusan Hubungan Kerja Bab 4 Perselisihan Perburuhan Bab 5 Kesehatan Bab 6 Keamanan kerja Bab 7 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bab 8 Tenaga Kerja Asing di indonesia
Bagian pertama buku ini diawali dengan introduksi mengenai eksistensi sosiologi hukum, serta sejarah pembentukan maupun perkembangannya. Setelah itu buku ini juga menjelaskan hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya di dalam masyarakat. Akhirnya, ditutup dengan penjelasan mengenai kemungkinan mengadakan penelitian sosiologi hukum di pelbagai bidang kehidupan; hal ini dimaksudka…
Buku ini mengupas tentang : Bab 1 Pengertian dan sejarah Bab 2 Ruang lingkup Koperasi Bab 3 Pembentukan Koperasi Bab 4 Pembubarab Koperasi
Buku ini terdiri dari delapan bab pembahasan, yaitu; Bab I, Pendahuluan. Bab II, Hukum dalam arti kata hukum. Bab III. Sistem Hukum. Bab IV, Hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Bab V, Hukum Perdata. Bab VI, Hukum Pidana. Bab VII, Hukum Acara. Bab VIII, Hukum Internasional.
Bahan Pustaka ini mencakup : 1. Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Nasional 2. Problematik Pembagian Hukum dalam kerangka Analisis Kejahatan Bisni di Indonesia 3. Pengertian istilah Kejahatan Bisnis dan perkembangan dalam Era Globalisasi 4. Aspek Hukum bagian Pidana Kasus Bank Lippo 5. Penyelesaian diluar Pengadilan atas Kasus Tindak pidana di bidang Keuangan & Perbankan 6. Parad…
Buku ini berisi tentang Responsi hukum acara perdata (tanya jawab), soal-soal latihan, daftar kepustakaan serta lampiran.
Buku ini terdiri dari sepuluh bab pembahasan, yaitu; BAb I, Pancasila dan tata hukum Indonesia. Bab II, Hukum dalam Masyarakat Indonesia. Bab III, Sumber-sumber tata hukum Indonesia. Bab IV, Pembagian Hukum di INdonesia. Bab V, Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. BAb VII, Hukum Tata Negara. Bab VIII, Hukum Administrasi negara, BAb IX, Hukum Internasional.
Bahan Pustaka ini Mencakup : Bab 1 Nilai-Nilai Pokok yang Terkandung dalam Hukum Pidana Bab 2 Keamanan,Ketertiban dan Keadailan Bab 3 Kepentingan yang Dijamin dalam Hukum Pidana Bab 4 Aspek Lahir dan Aspek Batin dalam Hukum Pidana Bab 5 Masalah Hak Asasi dalam Hukum Pidana Bab 6 Hubungan Segiempat Antara Hak,Kewajiban,Fasilitas dan Tanggung jawab Bab 7 Fungsi utama dari Eksistensi Huku…
Buku ini terdiri dari enam bab pembahasan, yaitu; Bab I, Hukum Perdata bagi golongan Eropah. Bab II, Hukum Orang dan Keluarga. Bab III, Persoalan umum tentang Hukum benda. Bab IV, Hak Milik (Eigendom). Bab V, Tentang Bazit. Bab VI, Hak Kebendaan Yang memberikan jaminan.
Buku ini terdiri dari lima bab pembahasan, yaitu; BAb I. Pendahuluan. bab II, Negara Demokrasi dan Konstitusi. BAb III, Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab IV, Peranan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme Impeasment terhadap Presiden dalam Persfektif Ketatanegaraan Indonesia. Bab V. Penutup.
Buku ini membahas dengan cermat masalah fidusia dalam kaitannya dengan pranata (hukum) jaminan dalam bisnis. Penulis juga membawa kita pada pemahaman lebih jauh tentang; Perikatan hak-hak kebendaan dan pranata dalam hukum perdata.
Konflik bersenjata antar negara; kerusuhan internal yang damai atau menggunakan kekerasan; pertikaian politik internal yang berkesudahan dengan penggunaan senjata: atau kekacauan yang melibatkan penjarahan, pemerkosaan dan pemberatan lainnya, akan memaksa polisi, penjaga keamanan atau tentara bertindak tegas untuk memenangkan konflik atau mendamaikan pihak - pihak yang bertikai. Dalam melaksana…
Buku berjudul KUHAP Lengkap ini kami terbitkan untuk membantu para pelaksana hukum, pejabat-pejabat di bidang hukum, para mahasiswa dan anggota masyarakat lainnya yang berminat di bidang hukum. Buku ini berisi KUHAP dan penjelasannya beserta aturan- aturan pelaksanaannya. Semoga ini bermanfaat bagi para pemakainya.